mantan ketua mpr ri amien rais menyatakan ada kesalahan selama pengelolaan sumber daya alam pada indonesia, terlebih selama bidang pertambangan, oleh karenanya cenderung menguntungkan kepentingan asing dibanding kepentingan rakyat.
sesuai amanah konstitusi, sumber daya alam (sda) adalah milik rakyat dan mesti dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, ternyata yang terjadi justru sebaliknya, ujarnya selama yogyakarta, rabu.
menurut dia pada sela acara presidential series lecture bertajuk kontrak karya proasing: indonesia miskin dalam ladang emas, kebijakan pertambangan pada indonesia tampak karut marut.
hal itu akibatkan pihak asing cenderung mendikte isi kontrak perjanjian kerja sama dan dijalin dengan pemerintah. mereka dengan serakah berlomba-lomba mengeruk kekayaan alam daripada indonesia, sementara sangat terbatas manfaat yang dirasakan oleh rakyat, ujarnya.
Informasi Lainnya:
ia menyampaikan kondisi tersebut mendorong rakyat indonesia semisal ayam dan mati selama lumbung padi. kekayaan alam yang begitu melimpah belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan signifikan.
bahkan, bukan keuntungan masih jika banyak masyarakat pada sekitar pertambangan yang baru hidup dalam bawah garis kemiskinan, papar guru besar fakultas ilmu sosial serta ilmu politik (fisipol) universitas gadjah mada (ugm) tersebut.
oleh karena itu, berdasarkan dia, para pengambil kebijakan pada sektor pertambangan dicari segera mengikuti cara demi menyelamatkan sumber daya alam indonesia.
masih banyak jalan, kita berhak melakukan negosiasi ulang kontrak kerja sama yang memang diatur dalam hukum internasional, papar amien.
rektor universitas islam indonesia (uii) yogyakarta edy suandi hamid menyatakan, sebagai salah Satu bidang investasi dan berperan penting pada kelangsungan pertumbuhan perekonomian nasional, kontrak karya hendaknya harus mengedepankan prinsip keadilan serta juga menjadikan negara-negara tambah besar untuk benchmark.
sebagai para intelektualitas kampus telah waktunya bersama-sama menyebabkan pemerintah untuk mengerjakan evaluasi kepada adanya kontrak karya dan banyak selama indonesia,