anggota komisi v dpr ri hetifah sjaifudian mengatakan prihatin pada banyaknya proyek selama kalimantan timur yang terhambat masalah kepemilikan lahan, sehingga dana dan dikucurkan pemerintah pusat melalui apbn terancam ditarik.
memang banyak permasalahan status tanah selama kaltim dan menghambat penyaluran dana apbn, contohnya anggaran senilai rp277 miliar untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (pltu) selama kota tarakan, ujar hetifah, yang juga anggota dpr asal daerah pemilihan kaltim, dalam samarinda, jumat.
apabila pada tahun anggaran 2013 masalah lahan di tujuan pltu tidak mampu dituntaskan oleh pemkot tarakan, lanjutnya, dengan demikian dana yang senilai rp277 miliar tersebut dapat ditarik lagi ke pusat.
menurutnya, pembangunan pltu tersebut merupakan proyek dengan pendanaan tahun jamak (multi years) yang tak tidak sulit memperjuangkannya melalui dana apbn.
Informasi Lainnya:
- Tips dalam beriklan
- Bagaiman promosi melalui iklan
- Bagaiman promosi melalui iklan
- Bagaiman promosi melalui iklan
apabila pendanaan itu dibatalkan pemerintah pusat, dengan begini untuk membelinya kembali dipastikan memerlukan waktu pilihan tahun lagi oleh karenanya keuntungan ini amat disayangkan.
untuk itu, dia harapkan untuk bagian terkait pada pemkot tarakan serius menuntaskan permasalahan lahan tersebut. hal ini bertujuan untuk perjuangan panjang untuk memperoleh dana daripada apbn bisa terserap optimal.
dikatakannya, pilihan kota modern selama kaltim dan ekonominya tergantung pada industri dan jasa semisal tarakan, samarinda, balikpapan, juga bontang, baiknya mempunyai dua sumber energi listrik supaya mempunyai pilihan apabila Salah satu pembangkit mengalami kerusakan.
di kaltim, tutur hetifah, masih amat tergantung pada pltd. jangankan memiliki dua sumber energi, mencukupi pemakaian masyarakat saja baru susah, apalagi untuk keinginan industri bagus kecil maupun menengah, ujarnya.
untuk tersebut, ujarnya, ketika banyak proyek pembangunan pltu serta pembangkit listrik disamping tenaga diesel, seharusnya pemerintah daerah pro aktif untuk supaya proyek supaya pilihan pembangkit listrik itu dapat berjalan lancar.
menurutnya, jumlah proyek dalam kaltim yang didanai apbn dan tidak bisa direalisasikan akibat hambatan lahan, jumlahnya amat ada dan tersebar hampir pada semua kabupaten serta kota, tergolong dalam kawasan perbatasan, semisal pembangunan embung selama sebatik juga nunukan, pembangunan waduk marangkayu selama kukar, dan proyek penanggulangan banjir selama samarinda.
pembangunan rumah bagi warga miskin selama nunukan, malinau, juga kutai barat serta tak terserap dananya sebab faktor lahan.
misalnya, katanya, pembangunan rumah bagus huni kepada warga miskin selama kawasan perbatasan dan terkendala karena tak adanya surat bukti kepemilikan atas tanah dan didiami masyarakat tersebut.
terkait melalui banyaknya proyek dan terhambat karena masalah lahan tersebut, hetifah berharap supaya kepala daerah berbicara langsung dengan masyarakat selama membebaskan lahan.
dia dan mengaku heran atas masalah lahan itu sebab dalam mana saja mengembangkan di kaltim, terus ditampilkan tuntutan ganti rugi dan kadang-kadang terasa banyak oknum yang hendak mengikuti keuntungan berlebihan daripada proyek pembangunan yang sesungguhnya agar penduduk tersebut.