komisi pemberantasan korupsi (kpk) memeriksa bupati bogor, rachmat yasin, terkait jumlah suap pada pengurusan izin lokasi pembangunan tempat pemakaman bukan publik (tpbu).
saya dipanggil dibuat saksi kasus tertangkap tangannya ketua dprd, tutur rachmat ketika datang ke gedung kpk jakarta di selasa kurang lebih jam 10.30 wib.
saya pernah berkomunikasi pilihan dengan sms, tapi tak tentang lahan, jawab rachmat ketika ditanya soal hubungannya melalui ketua dprd kabupaten bogor, iyus djuher, dan merupakan tersangka pada jumlah itu.
rachmat yasin merupakan pihak yang menandatangani surat keputusan izin tpbu seluas 100 hektare di desa antajaya, kecamatan tanjungsari, kabupaten bogor, jawa barat.
Informasi Lainnya:
pada pemeriksaan dalam kamis (25/4), wakil bupati bogor, karyawan faturachman, menungkapkan proses pengajuan izin tpbu sudah tuntas.
proses pengajuan sudah tuntas, dan mengajukan pt garindo perkasa, sudah ada sk bupati, telah ada kajian lapangan dan teknis namun saat sk bupati keluar akan tetapi banyak tangkap tangan yang menyerahkan uang, ujarnya.
tapi izin lokasi tidak menunjukkan kepemilikan, jadi cuma wilayah saja dan kami tunjukan sehingga tidak menyangkut kepemilikan, ujarnya.
direktur pt garindo, perkasa sentot susilo, mengajukan izin tpbu itu dari lalu. karyawan mengaku belum pernah bertemu ataupun berkomunikasi melalui perkasa sentot susilo.
kpk menjerat perkasa sentot susilo selama 16 april 2013, ketika menyerahkan biaya rp800 juta kepada pegawai dinas pendidikan kabupaten bogor, usep jumeino, selama rest area sentul.
dalam kasus ini, kpk telah menetapkan lima tersangka yakni iyus djuher, perkasa sentot susilo, usep jumeino, pegawai honorer di pemkab bogor, listo wely sabu, serta direktur operasional pt garindo perkasa, nana supriatna.