wakil ketua dpd ri laode ida mendesak kementerian tenaga kerja serta transmigrasi serta pemerintah kabupaten tangerang, banten, turut bertanggung jawab kepada adanya indikasi perbudakan buruh pabrik wajan selama wilayahnya.
terjadinya kasus `perbudakan` pada buruh pabrik wajan yang berlangsung cukup berlarut, salah Satu penyebabnya adalah kurangnya pengawasan daripada pemerintah daerah setempat, kata laode ida selama diskusi perbudakan juga ketenagakerjaan pada indonesia pada gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, jumat.
pembicara lainnya di dialog itu adalah direktur eksekutif migrant care anis hidayah dan pakar demografi dari universitas indonesia sonny harry harmadi.
menurut laode ida, kabupaten tangerang merupakan salah Satu sentra industri, hendaknya kemenakertrans melalui dinas tenaga kerja serta kepala daerah setempat melakukan pengawasan dan ketat terhadap kaum pelaku industri.
Informasi Lainnya:
saya menyayangkan sikap kemenakertrans dan pemerintah kabupaten tangerang dan menanggap jumlah ini biasa-biasa saja, katanya.
laode membayar berbagai bagian mengenai selama persoalan ketenagakerjaan dapat menuntaskan angka ini serta angka perburuhan yang lain.
anggota dpd ri daripada provinsi sulawesi tenggara tersebut menilai angka indisikasi perbudakan kepada buruh pabrik wajan itu amat mengenaskan dan mencoreng muka demokrasi indonesia.
dari hasil pengamatan kami, angka ini bisa berlangsung berlalu karena ada dukungan daripada oknum anggota polisi, kata laode yang berkunjung ke lokasi pabrik wajan pada tangareng, banten, pekan lalu.
direktur eksekutif migrant care, anis hidayah, menyampaikan kiranya kejadian memilukan yang seringkali menimpa pekerja indonesia akibat dari hukum ketenagakerjaan yang tidak memihak dalam pekerja.
menurut dia, sistem ketenagakerjaan pada indonesia sudah baru membuka bisnis terjadinya praktik perbudakan karena baru ada terjadi pelanggaran hak asasi manusia (ham).
anis menilai pada ini berbagai persoalan perburuhan cuma dinilai dibuat persoalan ringan, juga pemerintah tidak berusaha membeli Jawaban sampai ke akar permasalahan.
seharusnya, pemerintah melalui menteri tenaga kerja dan transmigrasi langsung mencari Jalan keluar persoalan perburuhan hingga ke akar persoalannya, ujarnya.